A. Pendahuluan
Wilayah Negara Kesatuan RI yang posisi geografisnya diantara dua benua dan dua samudera, memiliki potensi konflik dengan negara-negara tetangga, baik yang berbatasan dengan laut maupun wilayah perbatasan darat.
Banyaknya kasus pelanggaran hukum di wilayah perbatasan tersebut seperti kasus imigran gelap, pengambilan Sumber Daya Alam secara ilegal dan penyelundupan, antara lain akibat belum tuntasnya penetapan maupun penegasan batas Negara Kesatuan RI dengan negara-negara tetangga.
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan RI H. Matori Abdul Djalil selaku pembicara kunci pada Lokakarya Pengelolaan Perbatasan Negara, berlangsung Senin (25/3) di Gedung Sasana Bhakti Departemen Dalam Negeri.
Lokakarya tersebut bertema “Mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan negara guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” diikuti 168 peserta yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
Lokakarya yang diselenggarakan Departemen Dalam Negeri ini akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama sebagai penyaji Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda tentang Justifikasi Pengelolaan Perbatasan Negara Wilayah laut , Men PAN Faisal Tamin tentang Tinjauan Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Perbatasan Negara, Kepala Bakosurtanal Prof. Joenil Kahar tentang Justifikasi pengelolaan Perbatasan di wilayah Darat. Sedangkan hari kedua sebagai penyaji Kepala Bappenas Drs. Kwiek Kian Gie tentang Program Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan diselenggarakan Lokakarya untuk memperoleh gambaran tentang seberapa jauh isu-isu wilayah perbatasan dapat dipecahkan dalam bentuk kegiatan program dengan skala waktu jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pengendalian daerah perbatasan. Mencari rumusan-rumusan guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Mencari persamaan persepsi tentang bagaimana cara terbaik untuk memadukan persepsi dan opini para aparatur pengelola perbatasan dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Menurut Menhan H. Matori Abdul Djalil, belum adanya institusi atau lembaga yang secara resmi menangani masalah nasional, khususnya masalah perbatasan wilayah antar negara secara tetap, akan mengakibatkan berbagai dokumen/data ysng sudah ada seperti hasil perjanjian dan peta-peta batas yang berada di berbagai instansi yang berbeda, sehingga dalam pengelolaan selanjutnya tentu tidak akan efesien dan efektif.
Menhan mengatakan, permasalahan yang dapat timbul di daerah sekitar perbatasan darat dan laut meliputi pendatang ilegal, pembajakan di laut, perompakan, penyelundupan, teror dan sabotase terhadap objek vital di laut, pengambilan sumber daya alam secara tidak sah dan penyelundupan kayu terutama di sekitar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
B. Pembahasan
Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakann kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat komplek.
Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu:
1. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Ideologi-ideologi di dunia antara lain:
a. Liberalisme (individualisme)
Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontrak sosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak.
b. Komunisme (class theory)
Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis.
c. Paham Agama
Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia
d. Ideologi Pancasila
Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia.
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.
2. Pengaruh Aspek Politik
Politik di indonesia:
a. Dalam Negeri
Adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik dan komunikasi politik.
b. Luar Negeri
Landasan politik luar negeri adalah pembukaan UUD 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya.
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang besangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar.
Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Pengaruh Aspek Pertahanan Keamanan
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.
Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
C. Kesimpulan
Bahwa dalam semua lingkup ketahanan nasional, banyak aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ketahanan nasional demi menjaga keutuhan suatu bangsa perlu dilakukan upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar